Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1945-1950 (dari Proklamasi sampai RIS)

Revolusi Nasional memuncak pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi merupakan suara suara rakyat bersama menghancurkan segala bentuk penjajahan, dan menimbulkan kehidupan baru bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga sesudah Proklamasi Kemerdekaan dirasakan perlunya mengubah sistem pendidikan yang sesuaidengan tuntutan kehidupan tersebut.

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) ki Hajar Dewantara membuat ”instruksi umum” berisi seruan kepada para guru agar meninggalkan sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Isi ”instruksi umum” tersebut adalah:

1. Pengibaran ”Sang Merah Putih” setiap hari di halaman sekolah
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapus nyanyian Kimigayo (lagu kebangsaan Jepang) 
4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari Pemerintahan Balatentara Jepang 
5. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid

Selain itu dibuat pula berbagai peraturan dalam kabinet-kabinet selanjutnya untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran lama dengan sistem yang lebih demokratis. Diawali dengan Kongres Pendidikan maka Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan yang tugasnya membentuk Panitia Perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Sejak 18 Agustus 1945 hingga RIS 27 Desember 1949, yang menjadi Undang-Undang Dasar adalah UUD 1945 dan sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggara an pendidikan.

Pasal UUD 1945 yang menyatakan tentang pendidikan adalah:

• Pasal 31 ayat 1: Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran 
• Pasal 31 ayat 2: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang 
• Pasal 32: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia

Konstitusi Sementara RIS berlaku dari 27 Desember sampai 17 Agustus 1950.

Pasal yang menyatakan tentang pendidikan temasuk dalam Bab V tentang hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, terdapat pada pasal 30 berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.  Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran 
2. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas 
3. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan Dasar Pendidikan

Selama masa negara Kesatuan I (1945-1949), tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam bentuk Keputusan Menteri tanggal 1 Maret 1946, yaitu warga Negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila seperti yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

Setelah Kongres Pendidikan di Solo (1947) yang bertujuan meninjau kembali berbagai masalah pendidikan, Usaha Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (1948) yang diketahui oleh Ki Hajar Dewantara, serta Kongres Pendidikan di Yogyakarta (1949), lahirlah UU No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk Seluruh Indonesia yang diundangkan pada tanggal 4 April 1950. Undang-Undang ini diberlakukan untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan II yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1950, melalui UU No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia.

Tujuan pendidikan dan pengajaran berdasarkan UU No 4 1950 tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada pasal 4 tercantum bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas Kebudayaan Kebangsaan Indonesia.

Sistem Persekolahan

Selama penjajahan Jepang, sistem persekolahan di indonesia sudah dipersatukan dan terus disempurnakan dalam zaman Negara Kesatuan I. Namun karena masih ada daerah yang ada dalam pendudukan Belanda, pelaksanaannya belum tercapai. Faktor keamanan menyebabkan banyak pelajar yang berjuang mempertahankan kemerdekaan sehingga pendidikan banyak yang tidak diselenggarakan. Tetapi setelah dilakukan konsolidasi intensif, sistem persekolahan Indonesia akhirnya mengkristal (1945-1950) dengan penjenjangan sebagai berikut:

1. Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat) 
2. Pendidikan Menengah (Umum, Kejuruan, dan Keguruan) 
3. Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi, Universitas, Sekolah Tinggi, dan Akademik)

Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggara pendidikan selama masa 1945-1950 mengacu pada 10 hal yang diajukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tanggal 1 Januari 1946 terbentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pendidikan masyarakat bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dapat dicapai dengan dua cara, yaitu metode belajar serta metode bekerja yang dilaksanakan secara masal dan integral di suatu desa.

Metode bekerja yang digunakan adalah metode Panca Marga, yaitu lima jalan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Melestarikan dasar-dasar pengertian untuk membangun masyarakat dengan melaksanakan pendidikan dasar untuk masyarakat 
2. Membentuk kader-kader pendidikan untuk membangun masyarakat dengan melaksanakan pendidikan kader masyarakat 
3. Menyediakan dan menyebarkan bacaan dengan mengadakan perpustakaan atau taman pustaka masyarakat 
4. Memfungsionalkan golongan wanita dengan melakasanakan pendidikan kewanitaan 
5. Memfungsionalkan golongan pemuda dengan melaksanakan pendidikam taruna karya.

Pendidikan masyarakat mempunyai tugas memberantas buta huruf, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum dan mengembangkan perpustakaan rakyat.

Kurikulum Pendidikan

Pemerintahan dan rakyat berupaya memperbaharui sistem pendidikan Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga pada tahun 1946 Menteri PP dan K (Mr.Soewandi) membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara yang tugasnya meninjau kembali dasar-dasar dan isi,susunan, dan seluruh usaha pendidikan. Hasilnya berkenaan dengan kurikulum, menetapkan bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah hendaknya meningkatkan pendidikan jasmani, dan meningkatkan pendidikan watak.

Pembaharuan kurikulum menghasilkan Kurikulum SR 1947, yang membedakan 3 macam struktur program, yaitu:

1. SR yang menggunakan pengantar bahasa daerah pada kelas yang lebih rendah 
2. SR yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I 
3. SR yang diselenggarakan sore hari oleh keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus pagi).

Kurikulum SMA tediri atas SMA bagian A, yaitu Jurusan Sastra dan SMA bagian jurusan Ilmu Pasti dan Alam. Kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952.

Sumber:

Redja Mudyahardjo. 2010. Pengantar Pendidikan.  Jakarta : Rajawali Pers.

Bagikan ke yang lain: Facebook Twitter Google+

Artikel Terkait: