Sistem dan Komponen Kebijakan Publik

Posted by Budi Wahyono on Saturday, January 17, 2015

Yang dimaksud dengan sistem kebijakan adalah pola kelembagaan secara menyeluruh, yang melibatkan berbagai komponen kebijakan yang salig bergantung dan berhubungan, sebagaimana ditegaskan oleh Dunn:
The overall institutional pattern within which policies are made, involves interrelationships among three elements : public policies, policy stakeholders, and policy environments.
Konsep ini dielaborasi lebih jauh oleh Mustopadidjaja  yang menyatakan bahwa sistem kebijakan sebagai:
Tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan wahana dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja kebijakan) yang mengakomodasikan kegiatan teknis (technical process) maupun sosiopolitis (sociopolitical process) …
Sebagai sebuah sistem, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, bukanlah satuan-satuan komponen yang berdiri sendiri. Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, sedikitnya terdiri atas tiga komponen, yaitu kebijakan publik (public policies), stakeholders kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment).

Komponen pertama, kebijakan publik (public policies) merupakan isi kebijakan itu sendiri (policy content) yang terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan semacamnya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.

Sumber gambar: conspiracypsychology.com

Komponen kedua, stakeholder kebijakan (policy stakeholder), yaitu individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Stakeholder kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan semacamya. Stakeholder kebijakan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan publik, tergantung pada lingkungan kebijakan dan karakteristik dampak yang diterima masing-masing.

Komponen ketiga, lingkungan kebijakan (policy environment), yaitu konteks khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh stakeholder kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan kebijakan ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti tingkat keamanan, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, tingkat demokratisasi pemerintahan dan semacamnya. Lingkungan kebijakan ini akan menentukan apakah sebuah kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan duungan atau penolakan dari para pelaksana atau sasaran kebijakan tersebut.

Sependapat dengan Dunn, Mustopadidjaja  memisahkan komponen stakeholder kebijakan menjadi 2 komponen, yaitu (a) pembuat dan pelaksana kebijakan (b) kelompok sasaran kebijakan. Komponen pertama adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu yang mempunyai peran dalam pembuatan atau pelaksanaan sebuah kebijakan. Sedangkan komponen kedua adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mendapat pengaruh atas sebuah kebijakan publik. Lebih lanjut, Mustopadidjaja  menegaskan bahwa sebuah sistem kebijakan berperan dan berpengaruh terhadap proses dalam siklus sebuah kebijakan (policy cycle).

Sumber:
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.
More aboutSistem dan Komponen Kebijakan Publik

Mengapa Pendidikan Seumur Hidup Diperlukan?

Posted by Budi Wahyono on Saturday, January 10, 2015

Menurut Umar (1995: 44) mengutip pendapat Cropley dengan memperhatikan masukan dari berbagai pemerhati pendidikan mengemukakan alasan dalam pendidikan seumur hidup yaitu antara lain: Keadilan, Ekonomi (biaya pendidikan), perubahan perencanaan, perkembangan teknologi, faktor vokasional, kebutuhan orang dewasa dan kebutuhan anak-anak masa awal.

Alasan Keadalin
Pendidikan seumur hidup (PSH) terselenggara secara meluas dikalangan masyarakatdapat menciptakan iklim lingkungan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial. Masyarakat luas dengan berbagai stratanya merasakan adanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan.

Menurut Umar (1995:45) mengutip pernyataan Bowle berpendapat bahwa PSH pada prinsipnya dapat megeliminasi peranan sekolah sebagai alat untuk melestarikan ketidak adilan sosial. Pendapat lain tentang prinsip PSH menurut Umar (1945:45) mengutip pernyataan Cropley adalah konteks PSH yang lebih luas yaitu dengan terlesenggaranya PSH yang lebih baik akan membuka peluang bagi perkembangan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional.

Alasan Ekonomi
Suatu tantangan di negara berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan adalah biaya pendidikan. Persoalan PSH dikaitkan dengan biaya penyelenggara pendidikan, produktifitas kerja dan peningkatan GNP. Tantangan yang dihadapi di negara berkembang adalah adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dan pemebuhan pendidikan dalam peningkatan sumberdaya manusia.

Menurut Corpley dalam Umar (1995:45) menyatakan bahwa dalam permasalahan ekonomi PSH yang secara radikal mendasarkan diri pada konsep baru dalam pemrosesan pendidikan memiliki implikasi pembiayaan pendidikan yang lebih longgar dan lebih luas. Dalam menangapi permsalahan ekonomi para pendukung PSH menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan pendidikan seumur hidup adalah peningkatan kualitas hidup, kemaknaan diri (self fullfilment), melepaskan dari belengg kebodohan, kemiskinan dan eksploitasi, kalaupun bukan peningkatan produksi kerja dan GNP.


Alasan Perkembangan IPTEK
Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diragukan lagi dalam pengaruh terhadap dunia pertanian, industri, transportasi, komunikasi dan pendidikan itu sendiri. Banyak sekali inovais yang dilakukan dalam pendidikan meliputi pendekatan baru dan perubahan orientasi didalam proses belajar mengajar, konsep pengembangan tingkah laku, perubahan peran guru dan siswa, munculnya berbagai tenaga pendidikan nonguru, pendaya gunaan sumber belajar yang semakin bervariasi dan lain-lain.

Alasan Sifat Pekerjaan
Dalam meningkatkan potensi sumberdaya manusia harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan baru yaitu kemauan selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta ketrampilan secara terus menerus. Sistem pendidikan yang tidak mampu menyajikan bekal kerja tersebut akan mengalami keusangan, adapun ketika penyelanggara pendidikan tidak memberikan bekal maka lulusan sendiri harus memiliki dasar pengembangan diri.

Alasan Faktor Sosial
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dinegara berkembang memiliki dampak yang besar terhadap perubahan-perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam hal ini dapat dicontohkan perubahan tersebut seperti corak pekerjaan, status dan peran edolesen versus kelompok dewasa, hubungan sosial pekerja dengan atasanya, khususnya tambahan bertambahanya usia harapan hidup dan meurunya jumlah kematian bayi, dan berubahnya sistem dan peranan lembaga pendidikan.

Fungsi pendidikan seharusnya diperankan oleh keluarga, dan fungsi lainya seperti ekonomi, rekreasi dan lain-lain, lebih banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi diluar lingkungan keluarga, khususnya oleh sekolah.

Ketidaksingkronan berikutnya adalah usia, batasan usia yang diberlakukan dari dulu sampai sekarang adalah ketika anak muda dilarang masuk dalam kehidupan orang dewasa, sehingga pendapat dan kosep yang diterapkan seringkali dibantah oleh beberapa kalangan.  Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak hal yang dulunya hak istimewa kelompok dewasa, seperti hak untuk membuat keputusan atas sesuatu yang menjadi pilihan anak, telah beralih menjadi kelompok anak dan remaja sendiri.

Ketidaksinkronan konsep pendidikan lingkunga  keluarga dengan pendidikan sekolah tersebut menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan tersebut dapat diatasi melalui penyelenggara pendidikan sepanjanng hidup (PSH) yang sifatnya menembus batas-batas kelembagaan.
More aboutMengapa Pendidikan Seumur Hidup Diperlukan?

Kualifikasi Pemimpin: Theis dan Moralis

Posted by Budi Wahyono on Wednesday, January 7, 2015

Seorang Pemimpin yang baik mempunyai beberapa kualifikasi, diantaranya adalah Theis dan Moralis.

Theis
Jenis kualifikasi “theis” yang dimaksudkan di sini bahwa pemimpin itu harus mempercayai salah satu agama, dan menjalankan sariatnya. Karena sariat yang diwajibkan bahkan didogmakan dalam suatu agama pastilah mengandung hikmah atau faedah yang besar bagi diri pribadi dan bagi masyarakat.

Diantara hikmah tersebut adalah dapat mendidik manusia untuk berdisiplin, tertib, dan cinta kepada sesuatu aturan. Mendidik seseorang untuk selalu mensyukui rohmat yang telah diberikan Tuhan atau jasa pihak lain.

Hikmah yang lain, yang juga merupakan perwujudan dari kualifikasi jenis ini, bahwa manusia yang telah melakukan saiat agama, kemungkinan besar jauh melakukan perbuatan maksiat, karena telah tumbuh dalam hati dan jiwanya rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Moralis
Sebenarnya orang hidup di dalam masyarakat itu sudah sejak kecil terikat adanya peraturan-peraturan yang membatasi kemerdekaan behaviornya. Segala sesuatu dalam masyarakat akan berjalan dengan tertib apabila terpenuhi aturan-aturan dalam masyarakat tersebut. Tetapi karena aturan itu umumnya bersifat sukarela, maka biasanya orang menjadi tidak terasa bahwa tindakannya dikendalikan oleh berbagai aturan.

Dan baru terasa apabila aturan itu tidak dipatuhi berakibat terganggunya ketertiban. Inisiatif untuk melaksanakan aturan itu harus ada kesadaran yang timbul dari hati nurani manusia itu masing-masing. Dan kesadaran itu ada apabila masing-masing individu mempunyai cukup pengertian tentang moral, yang akhirnya akan mendorong manuisia itu ke kehidupan kesusilaan yang tinggi.


Perkataan moral, berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan. Dari kata itu terjadilah kata sifat moralis yang selanjutnya dengan biasa disingkat dengan moral saja, yang ke dalam bahasa Belanda ditulis morelle yang berarti susila.

Kalau kita berfikir lebih lanjut tentang moral, sudah dapat dipastikan bahwa moral mempunyai hubungan dengan perbuatan dan karakter manusia. Perbuatan mana yang boleh dan perbuatan mana yang tidak boleh diperbuat manusia ketertiban dalam hidup sehari-hari.

Maka dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sasaran dari moral adalah keselarasan perbuatan manusia dengan aturan-aturan atau norma-norma yang mengenai perbuatan manusia itu sendiri. Yang di dalamnya sudah mencakup dua dimensi, yaitu dimensi lahiriah dan dimensi batiniah.

Dimensi lahiriah adalah sebagai bekal kita dalam kehidupan atau pergaulan dalam masyarakat (public intern dan extern organisasi). Dan dimensi rohaniah atau batiniah adalah suatu tuntunan kearah terbukanya pintu kesadaran yang diilhami oleh ajaran agama.

Sumber:
Dr. Hery Sawiji, M.Pd. (Dosen S1 dan S2 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS) dalam bukunya yang berjudul “Fungsi Manajemen”.
More aboutKualifikasi Pemimpin: Theis dan Moralis

Sifat Seorang Pemimpin

Posted by Budi Wahyono on Tuesday, January 6, 2015

Pemimpin atau manajer adalah mereka (orang-orang) yang mendapatkan hasil melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang termasuk kategori ini adalah mulai dai pengawas di lapisan paling bawah, terus naik sampai direktur utama paling atas. Jadi hasil yang dicapai adalah semata-mata lewat semua tenaga yang berada diantara mereka.

Mungkin seorang manajer pandai dan cakap bekerja dengan hati terbuka, mungkin juga ia seorang yang banyak pengetahuannya, mungkin ia adalah sebaliknya dari kualifikasi di atas. Bekal utama untuk melaksanakan tugasnya yaitu gambaran tentang kedudukan pekerjaannya yang harus dilakukan telah diuraikan sebelumnya. Seorang pemimpin adalah sama halnya dengan seorang insinyur, para sarjana hukum, para dokter, mereka itu juga ahli dalam bidang pekerjaan masing-masing, agar supaya organisasi yang dipimpin dapat berjalan dengan efektif.

Kemampuan yang melebihi kemampuan orang lain dalam mengerjakan dan mempengaruhi orang lain dalam usaha kerja sama, tidaklah dapat berkembang secara otomatis, atau dengan sendirinya, tanpa adanya sifat-sifat khas yang perlu dimiliki oleh seorang manajer/ pemimpin. Sifat-sifat khas itu juga merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pemimpin yang baik. Beberapa kiteia yang dimaksud sebagi sifat-sifat khas bagi pemimpin itu antara lain:
  1. Memiliki moral yang tinggi (moralitas) 
  2. Memiliki pengetahuan yang luas 
  3. Memiliki antusias atau daya kerja dan semangat kerja yang tinggi 
  4. Memiliki sifat rasional dan obyektif, dalam artian ini harus berfikir, bersikap dan bertindak menurut akan budi yang sehat, serta sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. 
  5. Memiliki sifat adil, dalam artian terhadap bawahan/orang lain ia tidak membedakan asal keturunan, daerah, suku, agama, dan lain sebagainya. 
  6. Memiliki sifat sebagai pendidik, dengan harapan agar ia mampu menstransfer atau menyampaikan contoh-contoh ajaran yang baik kepada anak buah. 
  7. Menguasai pengetahuan hubungan kemanusiaan (human relations). 
  8. Memiliki/kaya akan inisiatif dan progresip. 
  9. Berani dan cepat memecahkan persoalan serta mengambil keputusan.

Di samping kriteria klasifikasi di atas, kiranya masih banyak lagi sifat-sifat yang perlu melekat pada dii seorang pemimpin. Tetapi walaupun demikian, perlu diingat pula bahwa bagaimanapun muluk-muluk sifat-sifat/syarat-syarat yang dianut, yang jelas ialah bahwa  tidak mudah seorang pemimpin memiliki dan menjalankan ciri-ciri itu secara sempurna.

Yang jelas seoradng pemimpin adalah tetap juga sebagai manusia biasa, yang sudah kodratnya sewaktu-waktu mempunyai kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Seperti pepatah: "Bahwa tiada gading yang tidak retak, dan kalau tidak retak bukanlah itu gading". Hanya saja seorang pemimpin yang baik, ialah mereka yang tetap mau berusaha untuk memiliki sifat-sifat/syarat-syarat atau ciri-ciri yang dibutuhkan tersebut di atas, dengan sebaik mungkin.

Sumber:
Dr. Hery Sawiji, M.Pd. (Dosen S1 dan S2 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS) dalam bukunya yang berjudul “Fungsi Manajemen”.
More aboutSifat Seorang Pemimpin

5 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Seseorang

Posted by Budi Wahyono on Sunday, January 4, 2015

Tingkat Konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling sering kita dengar atau paling kita sadari adalah tingkat pendapatan. Banyak orang yang mengatakan (mungkin termasuk anda) bahwa apabila tingkat pendapatan meningkat, orang tersebut cenderung konsumtif, atau tingkat konsumsinya naik.

Selain tingkat pendapatan, ternyata masih ada beberapa faktor lain. Berikut ini kami tampilkan 5 faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya konsumsi seseorang menurut Putong (2013):

1. Tingkat Pendapatan dan Kekayaan
Sangat lazim apabila tinggi rendahnya daya konsumsi seseorang berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat pendapatan, karena perilaku konsumsi secara psikologis memang berhubungan dengan tingkat pendapatan, seperti yang kita bahas dalam paragraph pertama di atas.

Apabila pendapatan pendapatan konsumen tinggi, maka konsumsinya juga tinggi (baik dalam jumlah maupun dalam nilai) karena ini berhubungan dengan pemenuhan kepuasan yang tak terbatas. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang rendah maka konsumsinya juga relatif rendah karena berhubungan dengan keinginan bertahan hidup.

Selain pendapatan, ternyata tingkat kekayaan seseorang juga berpengaruh. Kekayaan ini bisa saja didapatkan dari besarnya tabungan masa lalu, harta warisan, dan sebagainya. Dengan tingkat kekayaan tertentu maka meskipun pendapatan aktualnya menurun dari periode sebelumnya bisa saja tingkat konsumsonya sama dengan konsumsi sebelumnya, atau bahkan mungkin tingkat konsumsinya lebih besar dari sebelumnya.

2. Tingkat Suku Bunga dan Spekulasi
Bagi masyarakat tertentu adakalanya mau mengorbankan konsumsi untuk mendapatkan perolehan yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku dari uang yang ditabung, sehingga manakala suku bunga tinggi, konsumsi masyarakat berkurang meskipun pendapatannya tetap.

Akan tetapi manakala suku bunga demikian rendahnya maka masyarakat akn lebih condong untuk menggunakan semua uangnya untuk konsumsi, sehingga hamper tidak ada yang ditabung.

Sumber gambar: medanbisnisdaily.com
Selain suku bunga, tingkat spekulasi masyarakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi, masyarakat bisa saja mengurangi konsumsinya karena berharap pasa hasil yang besar dari uang yang dikeluarkan untuk bergelut di pasar saham atau obligasi (menunda konsumsi tinggi) dengan harapan akan bisa melakukan konsumsi yang lebih besar apabila spekulasinya membuahkan hasil.

3. Sikap Berhemat
Memang terjadi paradoks antara sikap berhemat dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. Di satu sisi untuk memperbesar kapasitas produksi nasional maka konsumsi harus ditingkatkan. Namun, di sisi lain untuk meningkatkan pendanaan dalam negeri agar investasi dapat berjalan dengan mudah dan relatif murah serta aman maka tabungan masyarakat perlu ditingkatkan.

4. Budaya, Gaya Hidup dan Demonstration Effect
Gaya hisup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi tetangganya, rekan kerja, atau mungkin artis menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Konsumsi untuk produk-produk yang sebenarnya belum begitu dibutuhkanm, tetapi karena gengsi atau ikut arus, masyarakat akan memustuskan untuk mengkonsumsinya.

5. Keadaan Perekonomian
Pada saat kondisi perekonomian stabil, tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung stabil. Namun, ketika kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, biasanya tabungan masyarakat akan cenderung rendah dan konsumsi menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan.

Referensi:
Putong, Iskandar. 2013. Economics: Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media.
More about5 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Seseorang

Unsur-unsur Komunikasi

Posted by Budi Wahyono on Sunday, December 14, 2014

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian ide, gagasan, pikiran dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang.

Dari batasan komunikasi tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa komunikasi yang terjadi itu paling tidak akan melibatkan, seseorang yang menyampaikan ide, ide itu sendiri atau berita yang disam-paikan, alat yang digunakan untuk menyampaikan ide dan orang yang menerima berita.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi itu akan terdiri dari 4 (empat) unsur. Keempat unsur (komponen) komunikasi tersebut adalah:

1. Komunikator
Yaitu sumber atau asal komunikasi. Atau dengan kata lain seseorang yang menyampaikan prakarsa untuk berkomunikasi. Dalam bahasa lain juga dapat disebut sebagai orang yang menyampaikan berita.

2. Berita
Artinya pengertian dari komunikator yang penyampaiannya diubah menjadi lambang. Adapun lambang tersebut dapat berupa gerakan, suara, sinar atau bahasa manusia (bahasa lisan maupun tertulis). Lambang yang berupa gerakan, suara, dan sinar dimiliki pula oleh binatang. Seperti suara gangsir dalam liangnya bermaksud memanggil betinanya. Sedangkan bahasa yang menggunakan nama-nama dari setiap benda, perbuatan, perasaan, hubungan dan lain sebagainya hanya dimiliki oleh manusia.

3. Saluran
Yang dimaksud saluran dalam komunikasi adalah sarana tempat berlalunya lambang-lambang tersebut. Saluran tersebut berupa pendengaran, untuk berlakunya lambang yang berupa suara. Penglihatan untuk berlakunya lambing yang berupa sinar atau pemantulan sinar. Penciuman untuk berlakunya lambang-lambang yang berupa bau-bauan dan rabaan untuk lambang-lambang yang berupa rangsang rabaan.

Sumber gambar: yunitekpend.blogspot.com
4. Reseptor
Yaitu orang yang menerima berita  (lambing pengertian). Atau dengan lain perkataan reseptor adalah sasaran dari komunikasi (komunikan). Lambang-lambang pengertian yang disampaikan oleh komunikator tersebut oleh reseptor (penerima) diterjemahkan atau ditafsirkan.

Adapun penerimaan tersebut dapat melalui pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Sebagai contoh gerakan tangan lurus ke depan dengan tapak jari lurus ke atas, oleh reseptor (penerima berita) ditafsirkan sebagai menyuruh berhenti. Sinar lampu merah yang ada di perempatan jalan juga ditafsirkan menyuruh berhenti dan lain sebagainya.

Komunikasi tersebut akan dikatakan berhasil jikalau tafsiran (terjemahan) reseptor/penerima dapat menerima maksud si komunikator. Bila tidak, maka komunikasi tersebut belum dikatakan berhasil. Sebagai contoh ada seorang dari daerah Surakarta yang bekerja di Cirebon, la mondok di rumah orang Cirebon asli.

Pada waktu sore hari ibu tuan rumah berkata, "Nak monggo menawi bade glelengan". Orang dari daerah Surakarta tersebut rnendengar kata gelengan tersebut terkejut. Sebab glelengan menurut orang Jawa (Surakarta) adalah kurang ajar. Ternyata menurut bahasa Cirebon glelengan artinya (mempunyai makna) tiduran. Contoh serupa seperti amis bahasa Sunda berarti manis, sedangkan bahasa Jawa amis memiliki arti bau ikan yang tidak sedap rasanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh serupa.

Sumber:
Dr. Hery Sawiji, M.Pd. (Dosen S-1 dan S-2 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perkantoran
More aboutUnsur-unsur Komunikasi

Pengertian Organisasi

Posted by Budi Wahyono on Sunday, December 7, 2014

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggis organization dan atau istilah bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, atau anggota badan. Yang kemudian oleh beberapa ahli dapat didefinisikan sebagai beikut:

Menurut James D. Mooney
Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan untuk mencapai maksud bersama.

Menurut Dwight Waldo
Organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu system administrasi.

Menurut Harold Kontz & Doonell
Organisasi adalah hubungan structural dengan mana sesuatu perusahaan dipersatukan dalam rangka kerja, dan ikhtiar perseorangan dikoordinasikan.

Menurut Dr. SP. Siagian, MPA
Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta terikat secara formal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam pengertian sehari-hari, istilah organisasi diartikan menjadi:
1. Organisasi dalam arti statis, adalah kerangka hubungan antara orang-orang yang tergabung, dan yang bergerak ke arah usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi dalam arti statis atau sebagai wadah ini merupakan gambaran secara skematis tentang struktur dari pada bagian-bagian dari suatu badan atau lembaga. Gambaran ini dapat dilihat dengan indera mata dengan bantuan bagan organisasi. 


2. Organisasi dalam arti dinamis, adalah suatu proses penentuan bentuk dan pola dari sesuatu organisasi, yang ujud dari kegiatan-kegiatannya meliputi: pembagian pekerjaan, pembatasan tugas-tugas, pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab, beserta pengaturan hubungan antar bagian di dalam lembaga atau badan yang bersangkutan.

3. Organisasi dalam arti badan atau lembaga, adalah sekelompok orang yang tergabung dan terikat secara formal dalam system kerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi suatu perusahaan misalnya, yang dimiliki dan diusahakan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (mencari laba) adalah organisasi.

Begitu pula sekelompok siswa (OSIS) yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu juga organisasi. Pendek kata, kapan saja, dimana saja dalam kondisi dan keadaan apapun apabila ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan timbulah apa yang disebut organisasi dalam arti yang terakhir ini. Pengertian organisasi yang terakhir ini, di dalam arti statis dan dinamis.

Sumber:
Dr. Hery Sawiji, M.Pd. (Dosen S1 dan S2 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS) dalam bukunya yang berjudul “Fungsi Manajemen”.
More aboutPengertian Organisasi

Tujuan Diterapkannya Otonomi Daerah Bidang Pendidikan

Posted by Budi Wahyono on Friday, December 5, 2014

Berkaitan dengan tujuan otonomi daerah bidang pendidikan, the Dutch inistry of Education and Science menyatakan bahwa desentralisasi yang diterapkan di Belanda bertujuan untuk “increasing the autonomy of school”.

Di samping itu, otonomi daerah bidang pendidikan juga merupakan “an attempt to improve the deployment of resources to combat educational disadvantages”. Melalui otonomi daerah bidang pendidikan, keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah akan lebih banyak dalam pengambilan keputusan.

Smith dan Purkey menyatakan bahwa “by moving decision-making and accountability closer to the child and classroom, education will improve”. Hal serupa juga dikemukakan oleh Stinnette bahwa “Decentralization is designed to bring decision-making closer to the student and the learning environment of the classroom”.

Sedangkan dalam konteks otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia, Sidi menyatakan bahwa:
“Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai bduaya lokal serta menggali potensi dan keragaman daerah, bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten/ kota. Demikian juga otonomi (sistem dan pengelolaan) pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten/ kota.”

Jika dicermati, tujuan otonomi daerah bidang pendidikan yang diterapkan di beberapa negara secara spesifik hampir tidak ada yang sama persis.

Sumber gambar: 107fm.pasuruankab.go.id
Namun demikian, secara umum tujuan desentralisasi pendidikan kurang lebih sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat, dan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Sumber:
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.
More aboutTujuan Diterapkannya Otonomi Daerah Bidang Pendidikan