Pengalokasian Dana Pendidikan Minimal 20% dari APBD

Posted by Budi Wahyono on Sunday, March 1, 2015

Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan keefektivan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk untuk memperpendek rantai birokrasi, mengingat luasnya dan banyaknya pulau di negara Indonesia.

Keefektivan penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 bagian a bahwa:
“penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan  kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Adanya UU tentang Pemerintah Daerah tersebut membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri berbagai bidang, tetapi harus tetap mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu bidang atau sektor penting yang harus dikelola oleh pemerintah daerah adalah sektor pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pendanaan.

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan bahwa alokasi dana untuk pendidikan minimal 20% dari APBD. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1):
“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”
Dari UU Sisdiknas tersebut sudah jelas bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 20% APBD-nya untuk sektor pendidikan. Lalu bagaimana realitanya di Indonesia saat ini? Apakah semua pemerintah daerah sudah menerapkan kebijakan tersebut?


Dari data yang saya himpun, khususnya untuk Jawa Tengah, sudah banyak kabupaten/kota yang sudah menerapkan kebijakan ini. Sebagai contohnya, Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan 43,8% APBD-nya untuk pendidikan, sedangkan alokasi dana APBD untuk pendidikan di Kabupaten Pemalang adalah 47,8%. Selain itu, Kota Salatiga juga telah menerapkan kebijakan ini yaitu dengan mengalokasikan 34% APBD-nya untuk sektor pendidikan. Namun, yang belum saya ketahui adalah apakah alokasi tersebut sudah di luar gaji pendidik atau belum, karena menurut UU Sisdiknas alokasi 20% untuk sektor pendidikan harus di luar gaji pendidik.

Beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah memang sudah mengalokasikan lebih dari 20% APBD-nya untuk pendidikan, namun masih ada kabupaten di Jawa Tengah yang belum menerapkan kebijakan ini. Ada kabupaten yang hanya mengalokasikan kurang dari 10% APBD-nya untuk pendidikan.

Adanya pemerintah daerah yang belum mengalokasikan 20% APBD-nya untuk pendidikan ini mengindikasikan bahwa tingkat translation ability pemerintah daerah tersebut masih kurang. Hal ini menjadi suatu masalah yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Referensi:
Bappeda Kota Salatiga (2014)
dppkad.sukoharjokab.go.id (2014)
pemalangkab.go.id (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014).
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
More aboutPengalokasian Dana Pendidikan Minimal 20% dari APBD

Relevansi Lulusan SMK dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

Posted by Budi Wahyono

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disipakan untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja, entah itu dengan membuka usaha sendiri ataupun dengan menjadi seorang karyawan. Namun, realitanya memang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Bisa dikatakan tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK sampai saat ini masih cukup tinggi.

Selain itu, tingkat pengangguran lulusan SMK tidak terpaut jauh dengan lulusan SMA. Hal ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini:


Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK sampai bulan Agustus 2014 adalah 1.332.521 orang, sedangkan lulusan SMA adalah 1.962.786 orang, terpaut 630.265 orang. Selisih angka tersebut masih tergolong sedikit, mengingat sebenarnya lulusan SMK sudah dibekali dengan berbagai keterampilan.

Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) bahwa ternyata jumlah rata-rata penghasilan lulusan SMK dengan lulusan SMA tidak jauh berbeda pula. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA. Data tersebut dapat dilihat dalam histogram berikut ini:


Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa lulusan SMK di Indonesia belum begitu relevan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Oleh sebab itu, pengembangan SMK masih tetap harus digalakkan dan ditingkatkan. Pengembangan SMK ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga pihak-pihak lain seperti guru, siswa dan masyarakat.

Referensi:
Badan Pusat Statistik (2014)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (2014)
More aboutRelevansi Lulusan SMK dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

Berbagai Jenis Barang dalam Perekonomian

Posted by Budi Wahyono on Wednesday, February 11, 2015

Barang merupakan faktor penting dalam perekonomian. Barang merupakan salah satu faktor yang menetukan daya pasar bisa terjadi, karena mendorong permintaan bertemu dengan penawaran.

Pada artikel ini, kita akan membahas tentang berbagai jenis barang dalam perekonomian. Pembagian jenis barang ini didasarkan pada dua sifat barang tersebut, yaitu ekskludabel/dapat dikecualikan dan saingan/rival.

Ekskludabel berarti sifat suatu barang yang dapat mencegah orang lain dari memanfaatkannya.
Rival berarti sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatan oleh orang lain.

Berdasarkan dua sifat tersebut, kita bisa mengelompokkan barang menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

Barang Swasta (Private Goods)
Barang swasta merupakan barang-barang yang bersifat ekskludabel (dapat dikecualikan dalam pemanfaatannya) dan rival (merupakan barang saingan dalam pemanfaatannya). Contoh untuk barang swasta ini adalah sate kambing.

Sate kambing bersifat ekskludabel karena terdapat kemungkinan untuk mencegah seseorang agar tidak memakan es krim—misalnya cukup dengan tidak memberikan uang untuk membeli sate kambing tersebut atau dengan mengalihkan untuk membeli makanan lain seperti bakso, mie ayam, dsb.

Selain itu, sate kambing juga merupakan barang rival karena apabila seseorang membeli dan memakan sate kambing dapat mengurangi jatah seseorang untuk membeli dan memakan sate kambing tersebut, atau dengan kata lain mengurangi stok pedagang sate kambing tersebut.

Catatan: Sebagian besar barang dalam perekonomian adalah barang swasta, seperti: es krim, gadget, sepeda, dsb.

Barang Publik (Public Goods)
Barang public adalah barang-barang yang tidak bersifat ekskludabel dan tidak juga bersifat rival. Artinya, kita tidak dapat mencegah orang dari menggunakan barang publik dan penggunaan seseorang atas barang publik tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya.

Sebagai contoh, alarm angin puting beliung adalah salah satu barang publik. Apabila alarm tersebut berbunyi kita tidak mungkin menghalangi orang lain untuk mendengarnya. Selain itu, apabila seseorang memperoleh manfaat dari alarm itu, ia tidak mengurangi manfaat alarm itu bagi orang lain.

Sumber Daya Milik Bersama (Common Resources)
Merupakan barang rival, tetapi tidak ekskludabel. Contohnya adalah ikan-ikan di lautan. Apabila seorang nelayan menangkap ikan, jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan lain akan berkurang. Namun, ikan-ikan ini tidak tergolong ekskludabel karena mengingat luasnya lautan, maka akan sulit untuk menghentikan para nelayan dari menangkap ikan di lautan tersebut.

Monopoli Alamiah
Apabila suatu barang bersifat ekskludabel, tetapi tidak merupakan barang rival, maka barang tersebut masuk dalam kategori monopoli alamiah. Contohnya adalah pemadam kebakaran di suatu kota kecil. Mudah untuk mencegah orang lain dalam menggunakan barang ini: petugas kebakaran cukup membiarkan rumahnya terbakar.

Namun, pemadam kebakaran bukan barang rival. Para petugas pemadam kebakaran menghabiskan sebagian besar waktu mereka menunggu terjadinya kebakaran sehingga melindungi satu rumah lagi kecil kemungkinan untuk mengurangi perlindungan untuk rumah lain.

Empat jenis barang tersebut apabila dibuat dalam sebuah gambar adalah sebagai berikut:


Referensi:
Mankiw, N. Gregory; Quah, E.; Wilson P. 2012. Pengantar Ekonomi Mikro: Edisi Asia. Jakarta: Salemba Empat.
More aboutBerbagai Jenis Barang dalam Perekonomian

Sistem dan Komponen Kebijakan Publik

Posted by Budi Wahyono on Saturday, January 17, 2015

Yang dimaksud dengan sistem kebijakan adalah pola kelembagaan secara menyeluruh, yang melibatkan berbagai komponen kebijakan yang salig bergantung dan berhubungan, sebagaimana ditegaskan oleh Dunn:
The overall institutional pattern within which policies are made, involves interrelationships among three elements : public policies, policy stakeholders, and policy environments.
Konsep ini dielaborasi lebih jauh oleh Mustopadidjaja  yang menyatakan bahwa sistem kebijakan sebagai:
Tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan wahana dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja kebijakan) yang mengakomodasikan kegiatan teknis (technical process) maupun sosiopolitis (sociopolitical process) …
Sebagai sebuah sistem, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, bukanlah satuan-satuan komponen yang berdiri sendiri. Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, sedikitnya terdiri atas tiga komponen, yaitu kebijakan publik (public policies), stakeholders kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment).

Komponen pertama, kebijakan publik (public policies) merupakan isi kebijakan itu sendiri (policy content) yang terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan semacamnya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.

Sumber gambar: conspiracypsychology.com

Komponen kedua, stakeholder kebijakan (policy stakeholder), yaitu individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Stakeholder kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan semacamya. Stakeholder kebijakan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan publik, tergantung pada lingkungan kebijakan dan karakteristik dampak yang diterima masing-masing.

Komponen ketiga, lingkungan kebijakan (policy environment), yaitu konteks khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh stakeholder kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan kebijakan ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti tingkat keamanan, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, tingkat demokratisasi pemerintahan dan semacamnya. Lingkungan kebijakan ini akan menentukan apakah sebuah kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan duungan atau penolakan dari para pelaksana atau sasaran kebijakan tersebut.

Sependapat dengan Dunn, Mustopadidjaja  memisahkan komponen stakeholder kebijakan menjadi 2 komponen, yaitu (a) pembuat dan pelaksana kebijakan (b) kelompok sasaran kebijakan. Komponen pertama adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu yang mempunyai peran dalam pembuatan atau pelaksanaan sebuah kebijakan. Sedangkan komponen kedua adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mendapat pengaruh atas sebuah kebijakan publik. Lebih lanjut, Mustopadidjaja  menegaskan bahwa sebuah sistem kebijakan berperan dan berpengaruh terhadap proses dalam siklus sebuah kebijakan (policy cycle).

Sumber:
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.
More aboutSistem dan Komponen Kebijakan Publik

Mengapa Pendidikan Seumur Hidup Diperlukan?

Posted by Budi Wahyono on Saturday, January 10, 2015

Menurut Umar (1995: 44) mengutip pendapat Cropley dengan memperhatikan masukan dari berbagai pemerhati pendidikan mengemukakan alasan dalam pendidikan seumur hidup yaitu antara lain: Keadilan, Ekonomi (biaya pendidikan), perubahan perencanaan, perkembangan teknologi, faktor vokasional, kebutuhan orang dewasa dan kebutuhan anak-anak masa awal.

Alasan Keadalin
Pendidikan seumur hidup (PSH) terselenggara secara meluas dikalangan masyarakatdapat menciptakan iklim lingkungan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial. Masyarakat luas dengan berbagai stratanya merasakan adanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan.

Menurut Umar (1995:45) mengutip pernyataan Bowle berpendapat bahwa PSH pada prinsipnya dapat megeliminasi peranan sekolah sebagai alat untuk melestarikan ketidak adilan sosial. Pendapat lain tentang prinsip PSH menurut Umar (1945:45) mengutip pernyataan Cropley adalah konteks PSH yang lebih luas yaitu dengan terlesenggaranya PSH yang lebih baik akan membuka peluang bagi perkembangan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional.

Alasan Ekonomi
Suatu tantangan di negara berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan adalah biaya pendidikan. Persoalan PSH dikaitkan dengan biaya penyelenggara pendidikan, produktifitas kerja dan peningkatan GNP. Tantangan yang dihadapi di negara berkembang adalah adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dan pemebuhan pendidikan dalam peningkatan sumberdaya manusia.

Menurut Corpley dalam Umar (1995:45) menyatakan bahwa dalam permasalahan ekonomi PSH yang secara radikal mendasarkan diri pada konsep baru dalam pemrosesan pendidikan memiliki implikasi pembiayaan pendidikan yang lebih longgar dan lebih luas. Dalam menangapi permsalahan ekonomi para pendukung PSH menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan pendidikan seumur hidup adalah peningkatan kualitas hidup, kemaknaan diri (self fullfilment), melepaskan dari belengg kebodohan, kemiskinan dan eksploitasi, kalaupun bukan peningkatan produksi kerja dan GNP.


Alasan Perkembangan IPTEK
Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diragukan lagi dalam pengaruh terhadap dunia pertanian, industri, transportasi, komunikasi dan pendidikan itu sendiri. Banyak sekali inovais yang dilakukan dalam pendidikan meliputi pendekatan baru dan perubahan orientasi didalam proses belajar mengajar, konsep pengembangan tingkah laku, perubahan peran guru dan siswa, munculnya berbagai tenaga pendidikan nonguru, pendaya gunaan sumber belajar yang semakin bervariasi dan lain-lain.

Alasan Sifat Pekerjaan
Dalam meningkatkan potensi sumberdaya manusia harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan baru yaitu kemauan selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta ketrampilan secara terus menerus. Sistem pendidikan yang tidak mampu menyajikan bekal kerja tersebut akan mengalami keusangan, adapun ketika penyelanggara pendidikan tidak memberikan bekal maka lulusan sendiri harus memiliki dasar pengembangan diri.

Alasan Faktor Sosial
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dinegara berkembang memiliki dampak yang besar terhadap perubahan-perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam hal ini dapat dicontohkan perubahan tersebut seperti corak pekerjaan, status dan peran edolesen versus kelompok dewasa, hubungan sosial pekerja dengan atasanya, khususnya tambahan bertambahanya usia harapan hidup dan meurunya jumlah kematian bayi, dan berubahnya sistem dan peranan lembaga pendidikan.

Fungsi pendidikan seharusnya diperankan oleh keluarga, dan fungsi lainya seperti ekonomi, rekreasi dan lain-lain, lebih banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi diluar lingkungan keluarga, khususnya oleh sekolah.

Ketidaksingkronan berikutnya adalah usia, batasan usia yang diberlakukan dari dulu sampai sekarang adalah ketika anak muda dilarang masuk dalam kehidupan orang dewasa, sehingga pendapat dan kosep yang diterapkan seringkali dibantah oleh beberapa kalangan.  Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak hal yang dulunya hak istimewa kelompok dewasa, seperti hak untuk membuat keputusan atas sesuatu yang menjadi pilihan anak, telah beralih menjadi kelompok anak dan remaja sendiri.

Ketidaksinkronan konsep pendidikan lingkunga  keluarga dengan pendidikan sekolah tersebut menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan tersebut dapat diatasi melalui penyelenggara pendidikan sepanjanng hidup (PSH) yang sifatnya menembus batas-batas kelembagaan.
More aboutMengapa Pendidikan Seumur Hidup Diperlukan?

Kualifikasi Pemimpin: Theis dan Moralis

Posted by Budi Wahyono on Wednesday, January 7, 2015

Seorang Pemimpin yang baik mempunyai beberapa kualifikasi, diantaranya adalah Theis dan Moralis.

Theis
Jenis kualifikasi “theis” yang dimaksudkan di sini bahwa pemimpin itu harus mempercayai salah satu agama, dan menjalankan sariatnya. Karena sariat yang diwajibkan bahkan didogmakan dalam suatu agama pastilah mengandung hikmah atau faedah yang besar bagi diri pribadi dan bagi masyarakat.

Diantara hikmah tersebut adalah dapat mendidik manusia untuk berdisiplin, tertib, dan cinta kepada sesuatu aturan. Mendidik seseorang untuk selalu mensyukui rohmat yang telah diberikan Tuhan atau jasa pihak lain.

Hikmah yang lain, yang juga merupakan perwujudan dari kualifikasi jenis ini, bahwa manusia yang telah melakukan saiat agama, kemungkinan besar jauh melakukan perbuatan maksiat, karena telah tumbuh dalam hati dan jiwanya rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Moralis
Sebenarnya orang hidup di dalam masyarakat itu sudah sejak kecil terikat adanya peraturan-peraturan yang membatasi kemerdekaan behaviornya. Segala sesuatu dalam masyarakat akan berjalan dengan tertib apabila terpenuhi aturan-aturan dalam masyarakat tersebut. Tetapi karena aturan itu umumnya bersifat sukarela, maka biasanya orang menjadi tidak terasa bahwa tindakannya dikendalikan oleh berbagai aturan.

Dan baru terasa apabila aturan itu tidak dipatuhi berakibat terganggunya ketertiban. Inisiatif untuk melaksanakan aturan itu harus ada kesadaran yang timbul dari hati nurani manusia itu masing-masing. Dan kesadaran itu ada apabila masing-masing individu mempunyai cukup pengertian tentang moral, yang akhirnya akan mendorong manuisia itu ke kehidupan kesusilaan yang tinggi.


Perkataan moral, berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan. Dari kata itu terjadilah kata sifat moralis yang selanjutnya dengan biasa disingkat dengan moral saja, yang ke dalam bahasa Belanda ditulis morelle yang berarti susila.

Kalau kita berfikir lebih lanjut tentang moral, sudah dapat dipastikan bahwa moral mempunyai hubungan dengan perbuatan dan karakter manusia. Perbuatan mana yang boleh dan perbuatan mana yang tidak boleh diperbuat manusia ketertiban dalam hidup sehari-hari.

Maka dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sasaran dari moral adalah keselarasan perbuatan manusia dengan aturan-aturan atau norma-norma yang mengenai perbuatan manusia itu sendiri. Yang di dalamnya sudah mencakup dua dimensi, yaitu dimensi lahiriah dan dimensi batiniah.

Dimensi lahiriah adalah sebagai bekal kita dalam kehidupan atau pergaulan dalam masyarakat (public intern dan extern organisasi). Dan dimensi rohaniah atau batiniah adalah suatu tuntunan kearah terbukanya pintu kesadaran yang diilhami oleh ajaran agama.

Sumber:
Dr. Hery Sawiji, M.Pd. (Dosen S1 dan S2 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS) dalam bukunya yang berjudul “Fungsi Manajemen”.
More aboutKualifikasi Pemimpin: Theis dan Moralis

Sifat Seorang Pemimpin

Posted by Budi Wahyono on Tuesday, January 6, 2015

Pemimpin atau manajer adalah mereka (orang-orang) yang mendapatkan hasil melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang termasuk kategori ini adalah mulai dai pengawas di lapisan paling bawah, terus naik sampai direktur utama paling atas. Jadi hasil yang dicapai adalah semata-mata lewat semua tenaga yang berada diantara mereka.

Mungkin seorang manajer pandai dan cakap bekerja dengan hati terbuka, mungkin juga ia seorang yang banyak pengetahuannya, mungkin ia adalah sebaliknya dari kualifikasi di atas. Bekal utama untuk melaksanakan tugasnya yaitu gambaran tentang kedudukan pekerjaannya yang harus dilakukan telah diuraikan sebelumnya. Seorang pemimpin adalah sama halnya dengan seorang insinyur, para sarjana hukum, para dokter, mereka itu juga ahli dalam bidang pekerjaan masing-masing, agar supaya organisasi yang dipimpin dapat berjalan dengan efektif.

Kemampuan yang melebihi kemampuan orang lain dalam mengerjakan dan mempengaruhi orang lain dalam usaha kerja sama, tidaklah dapat berkembang secara otomatis, atau dengan sendirinya, tanpa adanya sifat-sifat khas yang perlu dimiliki oleh seorang manajer/ pemimpin. Sifat-sifat khas itu juga merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pemimpin yang baik. Beberapa kiteia yang dimaksud sebagi sifat-sifat khas bagi pemimpin itu antara lain:
  1. Memiliki moral yang tinggi (moralitas) 
  2. Memiliki pengetahuan yang luas 
  3. Memiliki antusias atau daya kerja dan semangat kerja yang tinggi 
  4. Memiliki sifat rasional dan obyektif, dalam artian ini harus berfikir, bersikap dan bertindak menurut akan budi yang sehat, serta sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. 
  5. Memiliki sifat adil, dalam artian terhadap bawahan/orang lain ia tidak membedakan asal keturunan, daerah, suku, agama, dan lain sebagainya. 
  6. Memiliki sifat sebagai pendidik, dengan harapan agar ia mampu menstransfer atau menyampaikan contoh-contoh ajaran yang baik kepada anak buah. 
  7. Menguasai pengetahuan hubungan kemanusiaan (human relations). 
  8. Memiliki/kaya akan inisiatif dan progresip. 
  9. Berani dan cepat memecahkan persoalan serta mengambil keputusan.

Di samping kriteria klasifikasi di atas, kiranya masih banyak lagi sifat-sifat yang perlu melekat pada dii seorang pemimpin. Tetapi walaupun demikian, perlu diingat pula bahwa bagaimanapun muluk-muluk sifat-sifat/syarat-syarat yang dianut, yang jelas ialah bahwa  tidak mudah seorang pemimpin memiliki dan menjalankan ciri-ciri itu secara sempurna.

Yang jelas seoradng pemimpin adalah tetap juga sebagai manusia biasa, yang sudah kodratnya sewaktu-waktu mempunyai kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Seperti pepatah: "Bahwa tiada gading yang tidak retak, dan kalau tidak retak bukanlah itu gading". Hanya saja seorang pemimpin yang baik, ialah mereka yang tetap mau berusaha untuk memiliki sifat-sifat/syarat-syarat atau ciri-ciri yang dibutuhkan tersebut di atas, dengan sebaik mungkin.

Sumber:
Dr. Hery Sawiji, M.Pd. (Dosen S1 dan S2 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS) dalam bukunya yang berjudul “Fungsi Manajemen”.
More aboutSifat Seorang Pemimpin

5 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Seseorang

Posted by Budi Wahyono on Sunday, January 4, 2015

Tingkat Konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling sering kita dengar atau paling kita sadari adalah tingkat pendapatan. Banyak orang yang mengatakan (mungkin termasuk anda) bahwa apabila tingkat pendapatan meningkat, orang tersebut cenderung konsumtif, atau tingkat konsumsinya naik.

Selain tingkat pendapatan, ternyata masih ada beberapa faktor lain. Berikut ini kami tampilkan 5 faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya konsumsi seseorang menurut Putong (2013):

1. Tingkat Pendapatan dan Kekayaan
Sangat lazim apabila tinggi rendahnya daya konsumsi seseorang berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat pendapatan, karena perilaku konsumsi secara psikologis memang berhubungan dengan tingkat pendapatan, seperti yang kita bahas dalam paragraph pertama di atas.

Apabila pendapatan pendapatan konsumen tinggi, maka konsumsinya juga tinggi (baik dalam jumlah maupun dalam nilai) karena ini berhubungan dengan pemenuhan kepuasan yang tak terbatas. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang rendah maka konsumsinya juga relatif rendah karena berhubungan dengan keinginan bertahan hidup.

Selain pendapatan, ternyata tingkat kekayaan seseorang juga berpengaruh. Kekayaan ini bisa saja didapatkan dari besarnya tabungan masa lalu, harta warisan, dan sebagainya. Dengan tingkat kekayaan tertentu maka meskipun pendapatan aktualnya menurun dari periode sebelumnya bisa saja tingkat konsumsonya sama dengan konsumsi sebelumnya, atau bahkan mungkin tingkat konsumsinya lebih besar dari sebelumnya.

2. Tingkat Suku Bunga dan Spekulasi
Bagi masyarakat tertentu adakalanya mau mengorbankan konsumsi untuk mendapatkan perolehan yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku dari uang yang ditabung, sehingga manakala suku bunga tinggi, konsumsi masyarakat berkurang meskipun pendapatannya tetap.

Akan tetapi manakala suku bunga demikian rendahnya maka masyarakat akn lebih condong untuk menggunakan semua uangnya untuk konsumsi, sehingga hamper tidak ada yang ditabung.

Sumber gambar: medanbisnisdaily.com
Selain suku bunga, tingkat spekulasi masyarakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi, masyarakat bisa saja mengurangi konsumsinya karena berharap pasa hasil yang besar dari uang yang dikeluarkan untuk bergelut di pasar saham atau obligasi (menunda konsumsi tinggi) dengan harapan akan bisa melakukan konsumsi yang lebih besar apabila spekulasinya membuahkan hasil.

3. Sikap Berhemat
Memang terjadi paradoks antara sikap berhemat dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. Di satu sisi untuk memperbesar kapasitas produksi nasional maka konsumsi harus ditingkatkan. Namun, di sisi lain untuk meningkatkan pendanaan dalam negeri agar investasi dapat berjalan dengan mudah dan relatif murah serta aman maka tabungan masyarakat perlu ditingkatkan.

4. Budaya, Gaya Hidup dan Demonstration Effect
Gaya hisup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi tetangganya, rekan kerja, atau mungkin artis menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Konsumsi untuk produk-produk yang sebenarnya belum begitu dibutuhkanm, tetapi karena gengsi atau ikut arus, masyarakat akan memustuskan untuk mengkonsumsinya.

5. Keadaan Perekonomian
Pada saat kondisi perekonomian stabil, tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung stabil. Namun, ketika kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, biasanya tabungan masyarakat akan cenderung rendah dan konsumsi menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan.

Referensi:
Putong, Iskandar. 2013. Economics: Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media.
More about5 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Seseorang