logo blog
Selamat Datang Di Blog Pendidikan Ekonomi
Terima kasih atas kunjungan Anda di blog Pendidikan Ekonomi.
Semoga apa yang kami share di sini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Konsep Biaya/Belanja dalam Manajemen Keuangan Daerah

Objek biaya adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. Objek biaya bisa berupa produk barang atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan. Untuk membuat suatu produk berupa barang atau pelayanan publik diperlukan biaya.

Untuk menjalankan suatu program, kegiatan, fungsi, dan organisasi juga diperlukan biaya, sebab tanpa dibiayai maka hal-hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk apa biaya dikeluarkan menjadi dasar penentuan objek biaya. Pemahaman mengenai objek biaya penting untuk menentukan biaya tertentu akan dilekatkan atau dibebankan ke mana, siapa yang akan menanggung biaya tersebut.

Kesalahan dalam mengenali objek biaya bisa berakibat kesalahan dalam menentukan jumlah total biaya yang harus dibebankan atau dipertanggungjawabkan oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi. Bisa jadi suatu produk, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi harus menanggung biaya yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya.

Pemahaman tentang objek biaya ini mengantarkan kita pada pemahaman tentang konsep different cost for different purposes, yaitu setiap biaya yang dikeluarkan harus memiliki tujuan, dan tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan objek biaya. 

Perunutan Biaya
Hubungan antara biaya dengan objek biaya perlu dianalisis secara cermat untuk memperoleh keakuratan dalam pembebanan biaya. Jika dilihat kaitannya dengan objek biaya, maka biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek biaya atau disebut biaya langsung (direct cost), dan biaya yang tidak memiliki kaitan langsung dengan objek biaya atau disebut biaya tidak langsung (indirect cost). 

Biaya langsung memiliki hubungan yang jelas dengan objek biaya, sehingga dapat dihitung secara lebih akurat. Biaya langsung ini dapat dirunut ke objek biaya dengan mudah berdasarkan hubungan sebab-akibat. Perunutan biaya (cost tracing) adalah upaya untuk mengetahui asal muasal biaya dan mengapa biaya tersebut terjadi. Perunutan biaya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pelacakan langsiing (direct tracing) dan pelacakan pemacu biaya (driver tracing). Pelacakan langsung adalah proses identifikasi dan pembebanan biaya yang memiliki hubungan dengan objek biaya secara eksklusif.

Perunutan biaya melalui pemacu biaya dilakukan dengan cara mencari variabel yang menjadi pemacu biaya (driver costs). Pemacu biaya menunjukkan variabel yang menyebabkan suatu biaya bertambah atau berkurang. Pemacu biaya bisa berupa jumlah jam kerja, jumlah pegawai, jumlah kegiatan, dan sebagainya.

Sebagai contoh, pemerintah daerah memutuskan untuk memasang jaringan internet yang mencakup seluruh satuan kerja di lingkungannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan program e-government. Dalam hal ini telah diputuskan untuk membeli bandwidth dari perusahaan Internet Service Provider (ISP) sebesar 100 mega bit dengan harga RplOO juta per bulan.

 Kapasitas bandwidth yang ada akan dibagi untuk 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada secara proporsional sesuai dengan beban kerja serta tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Untuk implementasi e-government tersebut, pemerintah daerah akan membeli 50 unit komputer seharga Rp250 juta yang akan dibebankan ke anggaran SKPD yang menggunakan komputer tersebut. Sepuluh SKPD dengan pembagian bandwidth dan komputer adalah sebagai berikut:

No.
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Komputer
Bandwidth
1
Kantor Kepala Daerah & Wakil KDH
4 unit
10 MB
2
Sekretariat Daerah
4 unit
10 MB
3
Sekretariat DPRD
4 unit
10 MB
4
Dinas Pendidikan
4 unit
10 MB
5
Dinas Kesehatan
3 unit
5 MB
6
Dinas Kimpraswil
4 unit
5 MB
7
Dinas Pertanian
2 unit
5 MB
8
Dinas Perekonomian
3 unit
5 MB
9
Dinas Kesejahteraan Sosial
2 unit
5 MB
10
Dinas Pariwisata dan Budaya
3 unit
5 MB
11
BAPPEDA
3 unit
5 MB
12
Badan Pengawasan Daerah
3 unit
5 MB
13
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 unit
5 MB
14
Badan Kepegawaian Daerah
2 unit
5 MB
15
Badan Informasi Daerah
5 unit
10 MB
TOTAL
50 unit
100 MB
 
Untuk keperluan pemasangan jaringan internet tersebut juga dibutuhkan pemasangan antena yang akan dipasang di gedung Badan Informasi Daerah. Biaya pemasangan per satu rangkaian antena adalah Rp6.000.000 yang akan dibebankan pada Badan Informasi Daerah sebagai penanggung jawab sistem informasi di Pemda. Jika diasumsikan sewa bandwidth dan komputer tersebut akan dibebankan ke masing-masing SKPD, maka penghitungan biaya per SKPD untuk tahun pertama melalui proses perunutan biaya berupa direct tracing dan driver tracing adalah sebagai berikut:

SKPD
Direct Tracing
Driver Tracing
Total

Antena
Komputer
Bandwidth

KDH & Wakil KDH
-
20.000.000
10.000.000
30.000.000
Sekretariat Daerah
-
20.000.000
10.000.000
30.000.000
Sekretariat DPRD
-
20.000.000
10.000.000
30.000.000
Dinas Pendidikan
-
20.000.000
10.000.000
30.000.000
Dinas Kesehatan
-
15.000.000
5.000.000
20.000.000
Dinas Kimpraswil
-
20.000.000
5.000.000
25.000.000
Dinas Pertanian
-
10.000.000
5.000.000
15.000.000
Dinas Perekonomian
-
15.000.000
5.000.000
20.000.000
Dinas Kesejahteraan Sosial
-
10.000.000
5.000.000
15.000.000
Dinas Pariwisata dan Budaya
-
15.000.000
5.000.000
20.000.000
BAPPEDA
_
15.000.000
5.000.000
20.000.000
Badan Pengawasan Daerah
-
15.000.000
5.000.000
20.000.000
BPKD
-
20.000.000
5.000.000
25.000.000
Badan Kepegawaian Daerah
-
10.000.000
5.000.000
15.000.000
Badan Informasi Daerah
6.000.000
25.000.000
10.000.000
41.000.000
TOTAL
6.000.000
250.000.000
100.000.000
356.000.000
 
Alokasi Biaya
Pembebanan biaya kepada objek biaya dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 1) pembebanan biaya langsung ke objek biaya (cost tracing), 2) mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung ke objek biaya (cost allocation). Alokasi biaya adalah upaya untuk membagi biaya (cost sharing) di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena telah mengkonsumsi biaya secara bersama-sama.

Alokasi biaya ini pada umumnya dilakukan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung (overhead), seperti biaya listrik, air, pemeliharaan, dan biaya penolong lainnya. Tujuan alokasi biaya adalah untuk menilai kinerja masing-masing unit kerja serta untuk tujuan keadilan pembebanan biaya. Untuk melakukan alokasi biaya diperlukan dasar alokasinya. Dasar alokasi biaya yang paling sederhana adalah dengan menggunakan nilai rata-rata, yaitu membagi biaya yang terjadi dengan jumlah lini produk, program, kegiatan, fungsi, atau unit organisasi yang ada.

Metode kedua adalah dengan mendasarkan pada proporsi beban kerja dan tingkat konsumsi biaya. Metode yang kontemporer adalah dengan pendekatan activity based costing (ABC). Saat ini, sistem ABC juga sudah mulai banyak diadopsi di sektor publik meskipun terdapat beberapa modifikasi yang harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi sektor publik.

Akumulasi Biaya
Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi tentang total biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, atau organisasi. Akumulasi biaya tersebut meliputi biaya langsung maupun tidak langsung ke objek biaya.
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Copyright © 2012 - 2014. Pendidikan Ekonomi - All Rights Reserved | Template Created by Kompi Ajaib | Modified By Pendidikan Ekonomi
Pemasaran | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kewirausahaan | Pengantar Ilmu Ekonomi | Manajemen Operasi | Ekonomi Islam | Model Pembelajaran